Jakarta, ProtesNews – Gejolak energi global akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah dinilai memberikan tekanan signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada sektor energi yang masih bergantung pada impor minyak. Namun di tengah tantangan tersebut, langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Hal itu disampaikan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, dalam wawancara bersama Pemimpin Redaksi INAnews TV, Helmi Romdhoni, pada program Prime Time.
Menurut Satya, harga energi dunia saat ini tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik internasional. Konflik yang terjadi di sejumlah negara penghasil minyak, seperti Yaman, Irak, dan Libya, berpotensi mendorong lonjakan harga minyak dunia yang berdampak langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel dapat menambah beban defisit fiskal hingga sekitar Rp6 triliun. Sementara pelemahan nilai tukar rupiah sebesar Rp100 per dolar AS dapat menambah tekanan fiskal sekitar Rp800 miliar,” ujar Satya.
Ia menjelaskan, Indonesia saat ini masih berstatus sebagai net importer minyak. Produksi minyak nasional hanya berkisar 605 ribu barel per hari, sementara kebutuhan dalam negeri mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia harus mengimpor sekitar satu juta barel minyak setiap hari untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
Diplomasi Energi Jadi Terobosan Strategis
Dalam situasi tersebut, Satya mengapresiasi langkah diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pasokan energi bagi Indonesia. Salah satu peluang yang dinilai strategis adalah terbukanya opsi impor minyak mentah dari Rusia dengan harga yang lebih kompetitif dibanding harga pasar internasional.
Menurutnya, upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah membuka ruang kerja sama yang sebelumnya sulit dilakukan karena adanya berbagai dinamika politik dan ekonomi global.
“Langkah diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo menunjukkan upaya serius untuk menjaga kepentingan strategis Indonesia, khususnya dalam menjamin keamanan pasokan energi nasional,” katanya.
Satya juga menilai keikutsertaan Indonesia dalam BRICS memberikan peluang yang lebih luas dalam memperkuat kerja sama energi dengan berbagai negara, tanpa mengabaikan hubungan baik yang selama ini terjalin dengan Amerika Serikat dan mitra strategis lainnya.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong diversifikasi sumber impor energi guna mengurangi risiko ketergantungan pada satu kawasan tertentu yang rentan terhadap konflik geopolitik.
Ketahanan Energi Indonesia Mengalami Peningkatan
Dari sisi ketahanan energi, Satya menyebut Indonesia menunjukkan tren positif. Berdasarkan indikator yang digunakan DEN, skor ketahanan energi nasional meningkat dari 6,5 menjadi 7,3 dalam skala 1 hingga 10.
Penilaian tersebut didasarkan pada empat aspek utama, yaitu keamanan pasokan energi (security of supply), aksesibilitas infrastruktur distribusi (accessibility), keterjangkauan harga (affordability), dan keberlanjutan lingkungan (sustainability).
“Kita mungkin belum sepenuhnya mandiri dalam produksi energi, tetapi tingkat ketahanan energi Indonesia terus membaik. Banyak negara maju yang tidak memiliki sumber daya energi besar, namun tetap memiliki ketahanan energi yang kuat karena tata kelola yang baik,” jelasnya.
Satya menambahkan bahwa swasembada energi di sektor minyak masih menjadi tantangan besar karena dalam dua dekade terakhir belum ditemukan cadangan minyak dalam jumlah signifikan. Sebaliknya, Indonesia memiliki potensi besar pada sektor gas alam melalui berbagai proyek strategis seperti Tangguh, Masela, dan Donggi Senoro.
Transisi Energi Dilakukan Secara Bertahap dan Berkeadilan
Terkait agenda transisi energi, DEN mengedepankan konsep Just Energy Transition atau transisi energi berkeadilan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengurangan emisi secara bertahap tanpa mengganggu stabilitas ekonomi dan kebutuhan energi masyarakat.
Pemerintah menargetkan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) mencapai sekitar 70 hingga 72 persen dalam bauran energi nasional pada masa mendatang. Sementara target net zero emission Indonesia ditetapkan pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Menurut Satya, pengalaman sejumlah negara yang mengalami krisis energi akibat transisi yang terlalu cepat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia agar tetap menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan ketahanan energi.
Berbagai langkah konkret yang saat ini dijalankan antara lain implementasi biodiesel B-50, pengembangan kendaraan listrik, penggunaan kompor listrik, serta perluasan jaringan gas kota untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.
“Apabila program B-50 berjalan optimal, kebutuhan impor solar dapat ditekan secara signifikan. Ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi impor,” ujarnya.
Peran Masyarakat Sangat Menentukan
Di akhir wawancara, Satya menegaskan bahwa ketahanan energi nasional merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan transisi energi dan menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.
Ia mengajak masyarakat untuk mulai menerapkan gaya hidup hemat energi, memanfaatkan transportasi umum, dan mendukung penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.
“Ketahanan energi tidak hanya dibangun melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui kesadaran kolektif masyarakat. Dengan kerja sama semua pihak, cita-cita menuju sistem energi yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan dapat terwujud,” pungkasnya. (Red)
