Pemkab Garut dan BNI Perpanjang Kerja Sama, Fokus Tingkatkan PAD

 

WARTAPOLRI.COM, GARUT– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut bersama Bank Negara Indonesia (BNI) kembali memperpanjang kerja sama di bidang layanan perbankan. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Bupati Garut Abdusy Syakur Amin di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Selasa (2/12/2025).  

Kerja sama ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Bupati Garut menegaskan, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Garut masih relatif rendah, meski mengalami peningkatan.  

> “Kabupaten Garut adalah kabupaten dengan kontribusi PAD hanya 16 persen, sebelumnya 14 persen. Kami harus tetap lebih fokus lagi pada peningkatan PAD,” ujar Syakur.  

Menurutnya, sebagian besar PAD Garut masih bergantung pada retribusi serta layanan rumah sakit dan puskesmas. Kondisi ini membuat keuangan daerah rentan terhadap dinamika ekonomi.  

Dukungan Digital dari BNI

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Cabang BNI Garut, Febby Anggriawan, menyampaikan komitmen BNI untuk mendukung Pemkab Garut melalui solusi digital.  

> “Di era digitalisasi ini semua institusi bertransformasi ke digital. Kami dari BNI memiliki solusi yaitu Smart Tenan untuk merekonsiliasi penerimaan retribusi agar lebih mudah dan praktis dalam monitoring maupun teknisnya,” jelas Febby.  

BNI Garut juga siap mengakomodasi penerimaan dan pengelolaan 11 jenis pajak daerah dan retribusi, mulai dari Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bantuan, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  

Febby berharap kerja sama ini dapat mendukung visi “Garut Hebat” dengan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien. ( ibnu)

Pelepasan Jenazah Almarhum Mayjen TNI Mar (Purn) Purwadi, Dan Pasar 1 Pimpin Uoacara Kebesaran

JAKARTA, ProtesNews.com- Komandan Pasmar 1 (Danpasmar 1) Mayjen TNI (Mar) Ili Dasili, SE bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pelepasan jenazah dari rumah duka pada pemakaman militer Mayjen TNI Mar (Purn) Purwadi menuju TPU Pangkalan Jati, Pondok Labu Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025). 

Upacara kebesaran ini dilaksanakan sebagai penghormatan dan penghargaan pemerintah atas jasa, dharma bhakti dan pengabdian almarhum kepada negara dan bangsa semasa hidupnya. 

Pada kesempatan tersebut Danpasmar 1 menyampaikan  "Keluargan besar TNI Angkatan Laut dan teman sejawat almarhum menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, seraya memanjatkan doa semoga Tuhan YME memberikan ketabahan, kesabaran dan bimbingan serta perlindungan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan" pungkas Danpasmar 1.

(*Dispen/ran)

Pengurus PAMATA Audensi Dengan Camat Tambora Jakarta Barat

JAKARTA, protesNews.com- Kehadiran Pamata (Paguyuban Masyarakat Tambora) Jakarta Barat sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi UMKM.

Pamata memiliki sejumlah program dan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Tambora. Beberapa program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022-2025 oleh pengurus Pamata antara lain

bantuan sosial kepada korban musibah kebakaran, santunan BLT saat menjelang ibadah puasa Ramadhan kepada sejumlah anak yatim dan ikut dalam patroli Kamtibmas Tiga Pilar Tambora guna pencegahan dini tawuran antar kelompok remaja.

Selain itu, Pamata juga memiliki 42 keanggotaan berasal dari 11 kelurahan yang berdomisili di wilayah Kecamatan Tambora. lnformasi yang diperoleh media online protesnews.com, menyebutkan Dari 55 % pengurus berusia lansia dan 45 % dari unsur Ketua RW, Pengurus RT dan petugas Jumantik di wilayah Kecamatan Tambora. 

Ketua Umum Pamata, Agus Syaripudin,SH  mengatakan "Bahwa organisasinya akan terus berperan aktif dalam meningkatkan kemajuan wilayah Kecamatan Tambora yang bersinergi dengan pejabat Camat, Kapolsek, Dan Danramil" jelas Agus didampingi Ranto Divisi Humas Pamata Jakarta Barat. 

Menurut Agus, walaupun kepengurusan Pamata ada berusia lansia. Namun kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan tetap solid sebagai relawan di berbagai kegiatan sosial. 

Agus yang juga pendiri Pamata di Tanah Sereal RW 015, menjelaskan tujuan audensi menjalin hubungan dengan silatuhrahim dan memperkuat sinergitas antara Pamata dengan Kecamantan Tambora. 

Camat Tambora Pangestu Aji Swandanu di ruang pertemuan kantor Kecamatan jalan TB.Angke Tambora, Rabu pagi (19/11/2025) menerima kunjungan silahturahim pengurus Pamata Jakarta Barat. 

Pangestu Aji Swandanu, mengaprediasi peran aktif paguyuban masyarakat tambora dalam membantu program kemasyarakatan di wilayahnya, "Saya berterima kasih atas apa yang telah dilaksanakan oleh jajaran anggota Pamata" ungkap Aji saat bertemu dengan pengurus Pamata.

(*alex)

Wartawan Media Online Di Tangerang Diintimidasi Staf Desa dan oknum RT Saat Konfirmasi Dana Desa, Polisi Diminta Usut Tuntas

 

PROTESNEWS.COM, Tangerang, Banten, 14 November 2025.- Insiden dugaan intimidasi terhadap seorang wartawan kembali terjadi, kali ini menimpa jurnalis Media Online Indonesia Sensonnews.id (MOI–SNI) saat hendak melakukan konfirmasi terkait Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2022–2024. Peristiwa tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah staf Desa Carenang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, pada Kamis (13/11). 

Wartawan bernama Enjen mengaku mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, mulai dari ucapan bernada kasar, unsur intimidasi, hingga tindakan mengusir saat hendak meminta klarifikasi di sekitar Kantor Desa Carenang. Kepada media, Enjen mengatakan dirinya sebelumnya telah membuat janji wawancara dengan Ketua BPD Desa Carenang.

"Saya dihubungi pimpinan agar datang karena sudah ada janji dengan Ketua BPD untuk klarifikasi soal penggunaan ADD. Namun saat tiba di kantor desa, justru saya didatangi staf desa dan RT yang mengintimidasi saya,” ujar Enjen.

Menurutnya, sejumlah staf desa bahkan melontarkan kata-kata bernada mengancam dan bermaksud mengusir dirinya sebelum sempat melakukan konfirmasi lebih jauh.

Wakil Kepala Perwakilan Wilayah Banten, Zulfadli, mengecam tindakan tersebut. Ia meminta Kepolisian Polsek Cisoka segera mengusut pelaku yang diduga melakukan intimidasi dan kekerasan verbal terhadap wartawan.

“Ini sudah masuk unsur melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kami minta polisi bertindak tegas,” ujarnya.

Keterangan lain menyebutkan bahwa staf Desa Carenang dan Ketua RT setempat sempat terlibat adu argumentasi dengan wartawan, bahkan melontarkan kalimat bernada provokatif. Insiden itu terekam dan menjadi bukti penguat laporan.

Saksi menyampaikan bahwa peristiwa terjadi ketika Enjen tiba di depan Kantor Desa Carenang, namun belum sempat bertemu Kepala Desa karena diduga sengaja dihalangi.

"Sudah izin belum ? punya otak ga loh, ngeliput di sini!” ucap salah seorang Ketua RT diketahui bernama Oyo. 

Tak hanya itu, seorang staf desa lainnya diduga mengeluarkan tuduhan bermuatan politis kepada wartawan

“Kamu datang ke sini atas dasar politik. Politik apa lagi maksudnya?” ujar staf tersebut.

Merasa diperlakukan tidak profesional, Enjen menegaskan dirinya datang murni untuk menjalankan tugas jurnalistik.

“Saya ke Kantor Desa untuk konfirmasi kepada Kepala Desa, bukan untuk hal lain, saya hanya menjalankan tugas sebagai jurnalis,” tegas Enjen 

Atas kejadian tersebut, Enjen resmi melaporkan tindakan intimidasi yang dialaminya oleh salah seorang staf Desa yang bernama (M.R) alias (B)  ke Polsek Cisoka.

(E L)

DPP FTIA Mengecam Keras Managemen PT.Transjakarta, Tuntut Dugaan Pelecehan Seksual

JAKARTA, protesNews.com- Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi (SPDT-FSPMI) telah melakukan aksi unjuk rasa damai di Kantor Pusat PT.Transjakarta jalan Mayjen Sutoyo Cawang Jakarta Timur, Rabu (12/11/2025). 

Masa unjuk rasa guna menuntut keadilan atas dugaan pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan. Mereka menuding manajemen PT.Transjakarta tidak serius menangani kasus ini dan merugikan pekerja.

Presiden KSPI, Said Iqbal, akan membawa kasus ini ke aparat penegak hukum jika tidak ditangani serius. Sementara itu, Ketua DPW FSPMI DKI Jakarta, Winarso, menilai aksi ini bukan hanya soal tuntutan, tetapi tentang harga diri dan keadilan pekerja.

Secara terpisah terkait kasus dugaan pelecehan seksual tersebut, Feni Hanggraini Lubis, SH Ketua Bidang Program DPP FTIA (Federasi Transportasi lndustri dan Angkutan) di Jakarta, mengecam perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oknum karyawan PT.Transjakarta dan mengapresiasi pengenaan sanksi sesuai perjanjian kerja bersama (PKB). Ia berhsrap sanksi bila diterapkan membuat efek jera bsgi karyawan laonnya. "Semoga keadilan segera ditegakan dan pekerja perempuan di PT.Transjakarta dapat bekerja dengan aman dan nyaman", tegas Feni pada Kamis (13/11/2025). 

Aksi protes ini mendapat respon dari ITF NCC Indonesia Women Section  sebagai bentuk solidaritas bagi pekerja perempuan di PT.Transjakarta. Kasus dialami tiga karyawati terdampak pelecehan seksual di lingkungan kerja pada Mei 2025, lalu. 

Tentang lingkungan kerja setempat hendaknya bebas dari segala bentuk diskriminasi bagi seluruh pekerja diantaranya karyawati perempuan agar lebih terlindungi agar tidak menjadi korban pelecehan seksual. 

(*ranto/komar)

DPP FTIA Mengecam Keras Managemen PT.Transjakarta, Buruh Tuntut Keadilan Keadilan Pelecehan Seksual

JAKARTA, protesnews.com - Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi (SPDT-FSPMI) telah melakukan aksi unjuk rasa damai di Kantor Pusat PT.Transjakarta jalan Mayjen Sutoyo Cawang Jakarta Timur, Rabu (12/11/2025). 

Masa unjuk rasa guna menuntut keadilan atas dugaan pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan. Mereka menuding manajemen PT.Transjakarta tidak serius menangani kasus ini dan merugikan pekerja.

Presiden KSPI, Said Iqbal, akan membawa kasus ini ke aparat penegak hukum jika tidak ditangani serius. Sementara itu, Ketua DPW FSPMI DKI Jakarta, Winarso, menilai aksi ini bukan hanya soal tuntutan, tetapi tentang harga diri dan keadilan pekerja.

Secara terpisah terkait kasus dugaan pelecehan seksual tersebut, Feni Hanggraini Lubis, SH Ketua Bidang Program DPP FTIA (Federasi Transportasi lndustri dan Angkutan) di Jakarta, mengecam perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oknum karyawan PT. Transjakarta dan mengapresiasi pengenaan sanksi sesuai perjanjian kerja bersama (PKB). Ia berharap sanksi bila diterapkan membuat efek jera bsgi karyawan lainnya. "Semoga keadilan segera ditegakan dan pekerja perempuan di PT.Transjakarta dapat bekerja dengan aman dan nyaman", tegas Feni pada Kamis (13/11/2025). 

Aksi protes ini mendapat respon dari ITF NCC Indonesia Women Section  sebagai bentuk solidaritas bagi pekerja perempuan di PT.Transjakarta.

(*el/ran)

KPK Tetap Selidiki Dugaan Markup Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Meski Presiden Prabowo Tegaskan Proyek Aman

JAKARTA, ProtesNews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penyelidikan dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan tetap berjalan, meski Presiden Prabowo Subianto menyatakan proyek tersebut tidak bermasalah. Wakil Ketua KPK menyebut tidak ada larangan bagi KPK untuk melanjutkan penyelidikan, guna memastikan kebenaran dan kepastian hukum.

Presiden Prabowo mengungkapkan kesiapannya membayar utang proyek kereta cepat sebesar Rp1,2 triliun setiap tahun, dengan sumber dana berasal dari hasil sitaan kasus korupsi yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah. Prabowo juga meminta agar proyek kereta cepat dapat dilanjutkan hingga Surabaya dan Banyuwangi, Jawa Timur, guna mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah timur Pulau Jawa.

Rosan Roeslani, perwakilan pemerintah, menjelaskan bahwa telah disiapkan mekanisme pembiayaan baru agar operasional proyek berjalan berkelanjutan tanpa membebani anggaran negara. Salah satu skemanya adalah subsidi Public Service Obligation (PSO) yang bersumber dari APBN, digunakan untuk membiayai prasarana dan operasional proyek.

Sejumlah pengamat menilai rencana menggunakan uang hasil sitaan korupsi untuk melunasi utang proyek bertentangan dengan kebijakan Menteri Keuangan yang menolak penggunaan APBN untuk hal tersebut.

Pakar kebijakan publik Agus Pambagio juga mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru melanjutkan proyek ke Surabaya dan Banyuwangi tanpa kajian matang, mengingat sejumlah perizinan dan kesiapan infrastruktur belum maksimal. (Fahri)